Gangguan Kesehatan – Tukak Lambung

Keterangan

Isitilah umum yang digunakan untuk menerangkan erosi pada lapisan lambung (gastric) atau usus halus (duodenal) atau ujung bagian bawah tenggorok (esophagus). Tukak (borok) mungkin hanya sederhana, menyerang hanya lapisan saja. Atau mungkin juga berlubang di mana luka menembus jaringan dinding lambung atau usu, dan isi lambung atau usus lolos ke dalam rongga perut. Ini akan meninmbulkan keadaan gawat.

Kemungkinan penyebab
– Banyak minum alkohol
– Merokok
– Kebiasan makan yang salah seperti terburu-buru dan makan tidak teratur dan pemilihan
makanan yang tidak baik seperti yang pedas atau mengandung kafien.
– Keturunan (lebih banyak orang yang bergolongan darah O yang menderita tukak lambung)
– Bekerja terlalu berat (tidak cukup istirahat) sehingga ketahanan tubuh menurun.

Catatan : orang yang berkepribadian nervous dan emosi cenderung menderita tukak lambung.

Kemungkinan gejala-gejala
– Rasa sakit panas, menusuk yang datang secara periodik di bagian atas daerah perut
– Terlalu banyak asam lambung
– Adanya darah hitam pada kotoran
– Mual-mual
– Muntah

Pengelolaan makanan yang bermanfaat
– Sajikan diet lunak tiga kali sehari secara teratur
– Makanlah dalam suasana santai
– Hindari makanan ringan pada waktu mau tidur malam
– Hindari minuman beralkohol, kopi, minuman ringan, cokelat dan teh yang berlebihan
– Hindari bumbu-bumbu pedas dan merangsang
– Minumlah air jernih gantinya susu di antara waktu malam
– Hindari susu dan krim. Bahan-bahan ini diketahui merangsang
– Hindari sari buah yang asam sebelum makan.

Jenis, Macam dan Iuran Dana Pensiun

Berdasarkan UU/11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, penyelenggaraan dan bentuk program dana pensiun adalah sebagai berikut :

Program pensiun ada dua yaitu : program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan program pensiun iuran pasti (PPIP) yang dilakukan oleh DPLK dan DPPK.

Sedangkan iuran dana pensiun, bisa ditarik hanya dari pemberi kerja (DPPK dan DPLK), dari pemberi kerja dan peserta (DPPK dan DPLK) dari peserta saja DPLK.

Perbedaan antara program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan program pensiun iuran pasti (PPIP) adalah :

Program pensiun manfaat pasti (PPMP) – Defined Benefit :
– Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu baru dihitung iurannya;
– Mengenal Past Service Liability (PSL);
– Ada perhitungan aktuaria

Program pensiun iuran pasti (PPIP) – Defined Contribution :
– Iuran ditentukan dahulu baru kemudian dihitung manfaatnya;
– Pada saat pensiun dibelikan anuitas seumur hidup ke Perusahaan Asuransi Jiwa.

Program pensiun manfaat pasti (PPMP) dapat dikonversi ke program iuran pasti dengan cara :

  1. Masalah legalitas, khususnya perubahan isi Peraturan Perusahaan dan PKB di perusahaan. Perlu penyesuaian dengan ketentuan yang akan diberlakukan dan perlu diikuti prosedur yang seharusnya.
  2. Penetapan cut off date.
  3. Konsultasikan dengan Departemen Keuangan mengenai konversi serta pengajuan permohonan.
  4. Beberapa penyesuaian yang terkait dengan masalah keuangan, antara lain : pemenuhan kebutuhan dana, alokasi dana per peserta, pembayaran dan pendanaan untuk mereka yang telah pensiun, biaya konsultasi aktuaria, biaya pendirian, penetapan persentasi kontribusi perusahaan maupun peserta.
  5. Yang terkait hubungan industrial, harus diantisipasi kemungkinan keresahan pegawai serta mengkomunikasikannya kepada seluruh pegawai.

Keputusan selanjutnya yang harus diambil adalah penetapan badan penyelenggara, apakah membentuk DPPK atau menjadi peserta DPLK. Cukup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, seperti :

1. Biaya penyelenggaraan
2. Bonafiditas dan profesionalisme penyelenggara dalam hal investasi dana dan customer service
3. Pengamanan dana

Pengenaan Pajak atas Pensiunan

Tahun 2009 ditandai dengan adanya ketentuan perpajakan baru, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan. Dari berita yang dimuat di media massa, kita dengar adanya masyarakat yang merasa senang karena dapat bepergian ke luar negeri tanpa membayar fiskal.

Namun di sisi lain, ada yang mengeluh karena harus membayar Rp 2.500.000,- untuk biaya fiskal keluar negeri yang sebelumnya sebesar Rp 1 juta.

Berita lain adalah pengenaan tambahan pajak sebesar 20 persen bagi pegawai atau mereka yang belum atau tidak memililki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), di mana tambahan pajak ini akan menjadi beban dari penerima penghasilan sehingga pegawai yang tidak memililki NPWP akan menerima penghasilan yang berkurang.

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, telah mencanangkan adanya Sunset Policy, di mana bagi mereka yang belum memiliki NPWP diminta segera mendaftar ke kantor pajak. Bahkan, kita lihat di bandara-bandara ada counter yang menyediakan fasilitas pendaftaran NPWP.

Bagaimana dengan pengenaan pajak bagi para pensiunan, khususnya pensiunan non-PNS yang sudah menerima manfaat pensiun bulanan atau mereka yang akan memasuki masa pensiun? Tulisan berikut akan membahas beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang baru tersebut.

Pada dasarnya, memiliki NPWP merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara, tak terkecuali para pensiunan. Memang ada persepsi yang kurang menyenangkan, di mana bila dengan memiliki NPWP, kita akan dikejar-kejar oleh aparat perpajakan. Setiap tahun harus menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang cara mengisinya pun kurang dipahami. Belum lagi kewajiban untuk melengkapi data-data perpajakannya.

Dengan adanya ketentuan tentang kewajiban memiliki NPWP, tentunya semua warga negara harus memilikinya. Nah, bagi pensiunan yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tentunya kewajibannya menjadi nihil. Demikian pula halnya tentang pengenaan pajak.

Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti ( DPPK-PPMP), pada umumnya pajak atas manfaat pensiun menjadi beban Dana Pensiun sehingga para pensiunan tinggal meminta bukti setor pajak ke Dana Pensiun masing-masing—khusus bagi pegawai swasta atau BUMN yang sudah menyelenggarakan program pensiun.

Bagi pensiunan dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dapat meminta bukti potongan pajak (final) dari Dana Pensiun tersebut.

Bagi DPPK-PPMP yang telah menetapkan bahwa pembayaran pajak atas Manfaat Pensiun menjadi beban Dana Pensiun, tidak bisa lain, akan ada beban tambahan sekiranya ada pensiunan yang tidak atau belum memiliki NPWP. Namun, bila pajak tersebut menjadi beban pensiunan, mau tak mau setiap pensiunan harus memiliki NPWP dan dapat memanfaatkan sunset policy sampai dengan bulan Februari 2009.

Tarif Pajak

Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai berikut: sampai dengan Rp 50.000.000, lima persen; di atas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000, 15 persen; di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000, 25 persen, dan di atas Rp 500.000.000, 30 persen.

Bagi peserta program pensiun yang menyelenggarakan PPIP, baik DPPK maupun DPLK, ataupun peserta DPPK–PPMP yang mengambil dananya secara sekaligus, sejak tahun 2001 telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 149 Tahun 2000 sebagai berikut:

penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar lima persen; penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 sebesar 10 persen; penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 sebesar 15 persen; penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000 sebesar 25 persen; dikecualikan dari pemotongan pajak apabila penghasilan bruto jumlahnya Rp 25.000.000 atau kurang.

Setiap peraturan undang-undang tentunya memerlukan peraturan pelaksanaan, khususnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Nah, dalam kaitan dengan pajak atas Manfaat Pensiun ini, kita belum menemukan adanya PP sebagaimana yang kita temukan di PP No 149 Tahun 2000.

PP Nomor 149 Tahun 2000 ini belum ada ketentuan yang mencabutnya sehingga secara hukum, ketentuan ini masih berlaku. Adanya surat dari Kantor Pajak kepada Pengurus Dana Pensiun untuk melaksanakan ketentuan UU perpajakan yang baru kiranya perlu disikapi dengan melihat aturan-aturan perpajakan yang ada.

Bagi pegawai yang akan segera memasuki masa pensiun, kewajiban untuk memiliki NPWP tidak bisa ditawar lagi karena bila tidak memiliki, akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dan khusus dalam PPIP, pajak atas uang pensiun menjadi beban peserta, sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang baru.


PSAK 24 (revisi)

1. Mengatur akuntansi dalam pengungkapan imbalan paska kerja.
2. Pernyataan yang mengharuskan perusahaan untuk mengakui :

  • Kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa yang akan datang; dan
  • Beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan paska kerja.

3. Bentuk imbalan kerja : program formal (Perjanjian Kerja Bersama/PKB, Peraturan Perusahaan) Undang-udang/Peraturan Pemerintah.
4. PSAK 24 merupakan acuan yang digunakan oleh Auditor di Indonesia dalam menyatakan besarnya kewajiban imbalan paska kerja dalam laporan keuangan suatu perusahaan.
5. Manfaat imbalan paska kerja yang diatur oleh PSAK 24 adalah : defined contribution plan (Jamsostek, Pesangon) dan defined contribution plan (labour law13/2003, etc).

Syarat program sesuai PSAK 24 :

  • Dikelola oleh badan hukum yang terpisah, dan semata-mata hanya untuk membayar atau mendanai imbalan paska kerja.
  • Tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain/membayar hutang perusahaan (misalnya bangkrut) dan tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan kecuali : aktiva berlebih untuk memenuhi seluruh kewajiban (actuarial calculation) dan untuk mengganti imbalan paska kerja yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Pasal 150 : ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam UU ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan uasha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasa pasal yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja, pasal 150 s/d pasal 172. Manfaat pesangon yang harus dibayarkan menurut UUK 13/203 adalah :

1. Manfaat pensiun
2. Meninggal dunia
3. Cacat total tetap
4. PHK

Formula UUK 13/2003 adalah : ((2x pesangon) + Penghargaan Masa Kerja) + 15% UPH

Keterangan UPH = uang penggantian hak.

Ex-Hotel Indonesia workers demand Jamsostek payments

More than a thousand former Hotel Indonesia workers joined a rally Friday urging the hotel management, PT Hotel Indonesia Natour (HIN), to pay their pensions and labor insurance that have yet to be been paid by the company.

“We have been waiting for five years, since we were fired in 2004. But the company has not given us any payment for pensions and Jamsostek (labor insurance),” said Joko Sujono, head of HI former workers’ union (HIMKHI).

He said PT HIN should have paid Rp 2.8 billion (US$266,000) in Jamsostek payments to 1,115 former workers.

“The company has promised to pay us in June. We’ll just see. We will keep fighting for our rights” he added. Joko was speaking during a May Day rally on Friday at the Hotel Indonesia traffic circle, known as Bundaran HI. Thousands of Hotel Indonesia workers were fired in 2004 following the privatization of the hotel and its closure for renovation.

The workers slammed the plan, saying the government should not have sold the land to the private sector as it was one of the capital’s historical buildings.

Pendanaan ( I )

Tugas yang cukup berat kali ini adalah mempersiapkan dan sekaligus melakukan program pendanaan. Pendanaan yang dimaksud adalah pendanaan yang diperuntukkan sebagai persiapan pembiayaan program pensiun karyawan di perusahaan.

Sejak tahun 2004 perusahaan telah mengakui beban/kewajiban manfaat karyawan di laporan keuangannya, sesuai PSAK-24 (revisi) tentang Imbalan Paska Kerja. Namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Laporan Keuangan Tahun 2008, Dewan Komisaris memberikan catatan kepada Direksi agar tahun ini segera dilakukan pendanaan untuk program pensiun karyawan, selain mengingat telah dilakukan pengakuan dalam laporan keuangan perusahaan, juga karena beban yang akan semakin berat dari tahun ke tahun akibat kewajiban manfaat karyawan terutama pada pembiayaan program pensiun bagi karyawan yang mencapai usia pensiun normal yang jatuh tempo pada tahun 2010 dan 2011 nanti.

Memperhatikan perhitungan aktuaria dalam laporan keuangan tahun 2008, cukup berat beban kewajiban manfaat karyawan terhitung tanggal 31 Desember 2008. Tahun 2010 dan 2011 merupakan tahun di mana cukup banyak karyawan yang jatuh tempo usia pensiun normal (55 tahun) secara bersamaan dan juga karyawan-karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama dengan gaji yang cukup tinggi, sehingga nilai pensiun sekaligus yang harus dibayarkan peruasahaan kepada mereka cukup besar pula.

Tahun 2009 diharapkan menjadi awal dalam rangka perusahaan melakukan program pendanaan program pensiun sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Betapapun sulit masalah ini, tetap perlu mendapatkan perhatian semua pihak dari mulai Direksi sampai dengan unsur pimpinan terkait termasuk para wakil karyawan yang tergabung dalam Dewan Karyawan, sehingga program pendanaan ini dapat mencapai tujuan utamanya adalah membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran imbalan paska kerja, khususnya program pensiun karyawan….amin. (berlanjut).

Hakikat dan Tujuan DPLK

A. Hakikat Program Pensiun

Undang-undang No. 11 Tahun 1992 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, telah memberikan angir segar bagi kalangan pekerja dan pengusaha maupun pekerja mandiri untuk mengikuti program pensiun sehingga hari tuanya di masa purna bhakti dapat lebih terjamin.

Program pensiun pada hakikatnya merupakan program untuk mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari tuanya dan mengajak masyarakat karyawan menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masa aktif bekerja.

B. Tujuan Program Pensiun

Program pensiun yang dulu hanya dinikmati oleh apra PNS dan TNI serta beberapa perusahaan besar, kini telah berkembang pada perusahaan menengah dan kecil. Para karyawan sadar bahwa program pensiun tersebut akan menjamin kelangsungan hidup mereka di hari tua, sehingga menimbulkan ketentraman bekerja. Di pihak lain, para pengusaha juga sadar bahwa program pensiun bagi karyawannya akan mendorong motivasi kerja dan loyalitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mendukung produktivitas kerja yang maksimal.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang DPLK semakin membuka peluang bagi kalangan pekerja, baik pengawai swasta maupun pekerja mandiri untuk menikmati dan merasakan hari tuanya dengan tenang.

Para pekerja mandiri diberi kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi purna bhakti sekaligus kesempatan untuk turut menggunakan fasilitas penundaan pajak penghasilan.

Adapun tujuan dari program pensiun adalah :

1. Menciptakan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang untuk membiayai pembangunan. Salah satu kebijakaan Pemerintah dalam pembangunan jangka panjang adalah menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangungan yang berasal dar masyarakat. Sistem pendanaan program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional.

2. Meningkatkan pendapatan dari fee based income bank (bagi bank pengelola DPLK). Akumulasi dana yang tersimpan pada perusahaan pendiri akan menghasilkan bunga dana yang merupakan pendapatan. Di samping itu pendiri juga memperoleh pendapatan provisi apabila mengelola DPLK.

3. Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hari tua. Dengan adanya program pensiun yang dimiliki para karyawan dan pekerja mandiri akan mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat, karena pada saat purna bhakti mereka mereka mendapat tambahan pendapatan secara tetap setiap bulannya.

DPLK sebagai salah satu program pensiun sangat menarik, fleksibel serta transparan dengan segmentasi yang luas, sehingga mudah untuk dinikmati para pesertanya dengan jangkauan yang lebih menyeluruh ke semua lapiran masyarakat. Tidak hanya pekerja swasta maupun pekerja mandiri saja, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI pun bisa menjadi peserta DPLK, yang nantinya akan merupakan pensiun ganda di samping pensiun dari PNS maupun TNI-nya.

q39pyjfecz

Pengertian DPLK

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pesertanya.

Sesuai UU nomor 11 Tahun 1992 yang ditunjuk menyelenggarakan Program DPLK adalah Bank dan PAJ dengan batasan bahwa kekayaan pengelolaan dana maupun program-programnya terlepas dari Badan Pendirinya. Hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya dapat terjamin.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran peserta beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang diterima oleh peserta DPLK akan tergantung sepenuhnya pada iuran pasti, hasil pengembangan dana tersebut serta lamanya menjadi peserta. Mengingat pengembangan dana berperan pula terhadap manfaat pensiun, maka lembaga DPLK wajib mengarahkan peserta agar dapat menyimpan atau menginvestasikan dananya pada sasaran yang tepat dalam arti kata akan memperoleh keuntungan maksimal dan dapat menghindari risiko yang timbul akibat dari pengembangan dana tersebut.

Peserta DPLK adalah perorangan atau pribadi, baik karyawan suatu lembaga atau perusahaan maupun pekerja mandiri. Yang dimaksud pekerja mandiri di sini adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan usaha. Walaupun telah mengikuti program pensiun di perusahaannya, karyawan suatu lembaga atau perusahaan masih berkesempatan untuk mengikuti DPLK.

Program pensiun manfaat pasti (PPMP) adalah program pensiun yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Manfaat yang diterima peserta PPMP adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan Peraturan Dana Pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, dipercepat, cacat dan ditunda.

Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan pada saat peserta pensiun mencapai usia pensiun normal. Setiap lembaga atau perusahaan menetapkan usia pensiun normal antara 55 s/d 65 tahun, sesuai kebijakan masing-masing kepentingannya.

Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta memasuki masa pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Hak atas pensiun dipercepat timbul apabila peserta berhenti bekerja atau tidak mempunyai penghasilan lagi pada saat usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal.

Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Hak ini timbul apabila peserta dinyatakan oleh Dokter dan disetujui Dana Pensiun bahwa yang bersangkutan menderita cacat.

Manfaat pensiun ditunda adalah manfaat pensiun bagi perserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun. Hak pensiun ini timbul apabila peserta berhenti bekerja atau tidak mempunyai lagi penghasilan pada usia sebelum 10 tahun dari pensiun normal.